√ Rekrutmen Cpns Tahun 2019 (Info Kuota Dan Persyaratan)

REKRUTMEN CPNS 2019 (INFO KUOTA DAN PERSYARATAN)

Bagi masyarakat yang tidak lulus seleksi CPNS 2019 tidak perlu patah semangat. Sebab tahun 2019 pemerintah menjadwalkan rekrutmen CPNS baru, khusus untuk pemerintah daerah. Namun hingga ketika ini jumlah kuotanya belum ditetapkan.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Herman Suryatman menuturkan, pengangkatan CPNS pemda 2019 hingga kini masih proses penyusunan kriteria-kriteria penerimaan. Kemudian juga masih menghitung kebutuhan dari masing-masing pemda.

’’Usulan kebutuhan CPNS gres dari pemda juga perlu divalidasi,’’ jelasnya.

Usulan dari Pemerintah Daerah itu diajukan ke Kementerian PAN-RB melalui aplikasi e-formasi. Dia menjelaskan, rekrutmen CPNS gres terkait dengan regulasi struktur organisasi di PP 18/2019 perihal Perangkat Daerah.

Sebelumnya Menteri PAN-RB Asman Abnur di Makassar menyampaikan rektutmen CPNS tahun 2019 gres digelar sehabis rangkaian seleksi CPNS gres 2019 rampung. Dia menyampaikan salah satu syarat pemda mendapatkan alokasi CPNS gres adalah, belanja pegawai di APBD tidak lebih dari 50 persen.

Dia ingin seleksi CPNS pemda bisa digelar secepatnya. Sebab ada posisi strategis yang benar-benar kekurangan PNS. ’’Contohnya ingin mewujudkan ketahanan pangan, tetapi PNS penyuluh pertaniannya tidak ada,’’ jelasnya.

NIP CPNS 2019 KELUAR DESEMBER

Rangkaian rekrutmen CPNS gres 2019 ditarget beres tahun ini juga. Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjadwalkan pengurusan Nomor Induk Kepegawaian (NIK) keluar per 1 Desember 2019. Sehingga tahun depan sudah tidak disibukkan dengan urusan pemberkasan.

Laporan BKN menyebutkan, rekrutmen CPNS untuk periode pertama yakni Mahkamah Agung dan Kemenkum HAM sudah selesai. Kemudian untuk rekrutmen CPNS periode kedua, yang terdiri dari 60 instansi pusat dan Pemprov Kalimantan Utara, belum beres.

’’Mayoritas sudah mengumumkan seleksi kompetensi dasar (SKD, red),’’ kata Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan di Jakarta, Rabu (15/11).

BKN mencatat ketika ini tinggal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Pemprov Kalimantan Utara yang belum mengumumkan SKD. BKN terus mendorong semoga kedua instansi itu segera mengumumkan kelulusan SKD. Kemudian beranjak pada tahap berikutnya, yakni Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Setelah digelar SKB, maka bisa ditetapkan nama pelamar yang lolos seleksi CPNS baru.

Ridwan menjelaskan, sebelum hasil simpulan rekrutmen CPNS diumumkan, terlebih dahulu dilakukan sinkronisasi nilai dengan formula di Kementerian PAN-RB. Kementerian yang dipimpin Asman Abnur itu memutuskan bobot evaluasi simpulan yakni 40 persen skor SKD dan 60 persen skor SKB. 

Dia mengatakan, BKN berharap seluruh rangkaian seleksi CPNS bisa secepatnya diselesaikan. Sebab BKN sudah memutuskan tanggal mulai kiprah (TMT) CPNS gres hasil rekrutmen tahun ini terhitung per 1 Desember 2019. Urusan pemberkasan untuk penerbitan NIP CPNS baru, tidak hanya terkonsentrasi di kantor BKN Pusat di Jakarta. Tetapi juga diproses melalui kantor perwakilan BKN di daerah.

KEMENDIKBUD AJUKAN 250.000 GURU HONORER JADI PNS

Ada sebanyak 250.000 guru honorer yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di tahun 2019.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud, Hamid Muhammad menyatakan bahwa guru honorer yang memenuhi syarat itu yakni lulusan sarjana. 

"Jadi yang memenuhi syarat sebanyak 250.000-an. Guru yang berumur 33 tahun dan lulusan sarjana," kata Hamid Muhammad di Jakarta, Senin (20/11/2019). 

Hamid menjelaskan, batas usianya hanya 33 tahun alasannya yakni diharapkan waktu sekitar dua tahun untuk training guru. Sedangkan pengangkatan CPNS maksimal 35 tahun.

Selain itu, Hamid mengungkapkan bahwa distribusi guru juga tidak merata alasannya yakni masih banyak guru yang terpusat di perkotaan, sehingga perlu dilakukan redistribusi guru.

"Jumlah 250.000 itu, maksimal bisa kita olok-olokan tapi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) belum menawarkan lampu hijau. Makanya kami mengajukan guru dengan pegawai dengan perjanjian kerja (P3K) untuk mengatasi kekurangan guru di kawasan pedesaan," ungkapnya. 

Kemendikbud, kata dia, juga berupaya memaksimalkan Rombongan Belajar (Rombel) mulai dari SD (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Menurutnya, kelebihan guru yang muncul dari Rombel akan disalurkan untuk mengatasi kekurangan guru. 

"Sebelumnya untuk SD 20 hingga 28 murid, maka yang selanjutnya siswa 1 SD minimal 120 siswa. Sedangkan Sekolah Menengah Pertama 32 siswa. Ini akan kami terapkan Januari 2019 nanti," terang dia.

Ia juga menegaskan, mulai Januari 2019, pihaknya akan menghapus dukungan profesi guru (TPG) apabila dalam satu sekolah kelebihan jumlah guru. Tunjangan guru tidak akan dibayar bila di sekolah itu ada kelebihan guru yang mengajar mata pelajaran di sekolah.

"Misalnya di sekolah itu kebutuhan guru matematikanya dua, tapi yang ada empat orang guru, maka kami tidak akan membayar tunjangannya," kata Hamid. 

KUOTA CPNS 2019

Perihal tersebut, Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengaku pihaknya tengah melaksanakan perhitungan. Dia bilang, penerimaan CPNS tahun 2019 yang niscaya bersifat pertumbuhan minus.

"Sedang dihitung," kata ia kepada Liputan6.com, Kamis (16/11/2019).

Lebih lanjut, Ridwan menjelaskan, jumlah PNS yang pensiun untuk tahun 2019-2019 sekitar 250 ribu orang. Dengan pensiun itu, maka PNS tersisa sekitar 4,3 juta orang.

"Saat ini tinggal 4,3 jutaan," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur mengatakan, deretan CPNS yang akan dibuka sekitar 50 persen dari PNS yang pensiun.

"Sesuai kebutuhan kan yang pensiun sekitar 220 ribu total kawasan dan pusat. Kita tidak mendapatkan sebesar pensiun, tapi kita hanya mendapatkan 50 persen dari jumlah yang pensiun atau lebih dikit. Tapi tetap mengacu pertumbuhan minus," terang dia.

Perihal pembukaan seleksi ini menjadi tanda pencabutan moratorium CPNS, Asman hanya mengatakan, moratorium bukanlah hal yang permanen.

"Sebenarnya moratorium tidak secara permanen diberlakukan, alasannya yakni pensiun tiap tahun enggak bisa disetop setiap kementerian forum (KL) ditotal sekitar 100 ribu per tahun. Tapi tahun kemarin diakumulasi dan tahun ini sekitar 220 ribu orang. Maka kita akan melaksanakan tetap berpedoman pada sistem minus growth sekitar 50-60 persen dari jumlah pensiun," terang dia.

Dia menuturkan, ketika ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait besaran anggaran seleksi CPNS ini. Sejalan dengan itu, pihaknya juga menunggu anjuran dari KL maupun dari pemerintah daerah.

"Ini lagi kita hitung kan yang pensiun sekitar 220 ribu lagi. Kita hitung kemampuan keuangan, masing-masing anjuran kementerian, masing-masing anjuran pemerintah daerah. Kita lihat, kita seleksi lagi konsentrasinya apa yang bidang prioritas gres ketemu angkanya. Kita berharap enggak lebih jumlah pensiun," tukas dia.

SYARAT PENERIMAAN CPNS TAHUN 2019

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokarasi (PAN-RB) akan kembali membuka penerimaan Calon Pegawai Negara Sipil (CPNS) pada 2019. Pembukaan lowongan CPNS ini mencakup deretan pegawai di kementerian, forum dan pemerintah daerah.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Herman Suryatman mengatakan, untuk penerimaan CPNS 2019 masih dalam proses, khususnya deretan di lingkungan pemerintah daerah.

"Dapat kami informasikan bahwa ketika ini masih dalam proses, termasuk menyusun kriterianya (kriteria layak atau tidaknya untuk mendapatkan formasi)," kata Herman di Jakarta, Kamis (16/11/2019).

Jadi terkait syarat penerimaan CPNS Tahun 2019 harus menunggu pengumuman resmi dari KempanRB melalui laman website menpan atau laman BKN.  Herman menambahkan, Kementerian PAN-RB sedang melaksanakan penghitungan kebutuhan deretan CPNS di masing-masing daerah.

"Kami juga tengah melaksanakan validasi data yang telah disampaikan oleh tiap-tiap pemerintah kawasan melalui e-formasi sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi perangkat kawasan pasca diberlakukannya PP 18/2019 perihal Perangkat Daerah," paparnya.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur menyampaikan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kawasan secara nasional akan dibuka 2019.

"Tahun depan kita buka, tahun 2019, untuk daerah, per kabupaten dan provinsi," kata Asman.

Penerimaan CPNS tahun 2019, kata dia, akan diubahsuaikan dengan anjuran bupati dan gubernur sesuai dengan kompetensi bidang apa saja yang ingin dikembangkan di daerah.

"Jangan bidang pertanian contohnya yang ingin kita kembangkan, tetapi tidak punya pegawai di bidang pertanian," tuturnya.

Mengenai total penerimaan Asman menuturkan akan melaksanakan penghitungan menurut jumlah pensiunan yang mencapai 220.000 pegawai. "Sesuai kebutuhan kan yang pensiun sekitar 220.000 total kawasan dan pusat. Kita tidak mendapatkan sebesar pensiun itu, tapi kita hanya mendapatkan 50-60% dari jumlah yang pensiun," jelasnya.

Terkait persiapan penerimaan CPNS tahun 2019 ini dikatakan Asman sedang melaksanakan penghitungan kemampuan keuangan serta masukan dari setiap kementerian, lembaga, dan pemda mengenai bidang-bidang yang diprioritaskan untuk diisi.

"Ini lagi kita hitung, kan yang pensiun sekitar 220.000 lagi kita hitung kemampuan keuangan, masing-masing anjuran kementerian, masing-masing anjuran Pemda. Kita lihat, kita seleksi lagi konsentrasinya apa yang bidang prioritas untuk diisi," jelasnya.

TAHUN 2019 PEMPROV JATIM BERENVANA BUKA LOWONGAN 300 FORMASI CPNS

Pemerintah Provinsi Jatim memastikan akan membuka lowongan CPNS pada tahun 2019 mendatang. Sekda Provinsi Jatim, Ahmad Sukardi memprediksi tahun 2019 Jatim akan menerima deretan CPNS sekitar 300.

Selain IT dan akuntansi keuangan, tenaga medis dan dokter hingga tenaga di bidang lain juga bakal dibuka formasinya.

"Kebutuhan ideal PNS gres dari semua bidang di kami yakni 5.000. Tentu tak bisa kebutuhan ini dipenuhi sekaligus. Pasti bertahap," kata Sukardi, Minggu (19/11/2019).

Rekrutmen akan digelar alasannya yakni sejumlah pos dan bidang kerja ketika ini mendesak untuk diisi tenaga terampil baru.

Hingga pengujung tahun 2019 ini, Pemprov Jatim masih terikat moratorium rekrutmen CPNS di lingkungan kantor pemerintah ini.

Karenanya, beberapa tahun ini tak ada lowongan CPNS untuk lingkungan Pemda.

Saat ini, Pemprov Jatim masih terus berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Saat ini total PNS di kantor Pemprov Jatim sebanyak 19.000-an orang. Dengan jumlah kantor yang membawahi 38 kabupaten kota idealnya harus ada 30.000 PNS.

Jumlah itu belum termasuk jumlah guru PNS yang ketika ini jumlahnya sebanyak 35.000.

Tahun depan, kebutuhan guru juga diperlukan.

"Setiap tahun ada paling sedikit 60 PNS yang pensiun. Mereka harus diisi kembali tenaga yang lebih terampil dan fresh. Selain tuntutan masa dan kebutuhan," kata Sukardi.

Bagikan Artikel ini